Dinsos Sediakan Selter dan Dapur Umum Untuk Korban Kebakaran ...

Laporan Wartawan Bangka Pos, Dedy Qurniawan

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Pangkalpinang menyediakan shelter dan dapur umum untuk para korban kebakaran di kawasan pemukiman dekat Jembatan Jalan Trem, Pangkalpinang, Kamis (31/5/2018) subuh tadi. Logistik berupa makanan siap saji, termasuk kebutuhan balita, juga dinyatakan telah didistribusikan kepada para korban.

Kepala Dinsos‎ PPPA Pangkalpinang Fitriyansah mengatakan, pihaknya telah menyiapkan selter pengungsian dengan menggunakan bangunan balai dan puskesmas pembantu (pustu).
"Kami sudah koordinasi dengan ketua RT dan Puskesmas. Kedua kami juga sudah menyiapkan dapur umum. Ini untuk pemenuhan kebutuhan pangan mereka. Kami siapkan sarana dan tenaganya, sembakonya masih kami koordinasikan dengan provinsi," ujar Fitriansyah.

Fitriansyah men‎gatakan, rencananya selter dan dapur umum akan diberlakukan hingga lima hari ke depan. Tindak lanjutnya setelah itu, Dinsos akan berkoordinasi dengan Wali Kota Pangkalpinang, Dinas Sosial Provinsi Babel, hingga ke pusat.

"Apalagi mereka ini sudah habis sama sekali (kondisi rumahnya). Karena bantuan lebih lanjut itu tidak ada di kami. Paling memang untuk pemulihan kembali, termasuk pembangunan rumah para korban, ini yang akan kami koordinasikan dengan Pemkot atau kementerian sosial," ujarnya.‎

Orang Gangguan Jiwa yang Diduga Jadi Dalang Kebakaran Jalan Trem Akan Dirujuk ke RSJ

Fitriansyah mengatakan, dari laporan masyarakat sekitar, kebakaran di pemukiman dekat Jembatan Jalan Trem Kamis (31/5/2018) subuh tadi diduga akibat api yang dipicu danya orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) pada sebuah rumah kosong.

"‎kami sudah berkoordinasi dengan masyarakat di sana, kalau ODGJ ini memang sudah harus kami tangani, ini akan kami segera tindaklanjuti. Kami akan rujuk ke Rumah Sakit Jiwa untuk pengamanan dia karena kan menurut warga dia sudah mengganggu masyarakat,"ujar Fitriansyah.

Menurut Fitriansyah, penanganan ODGJ perlu terpadu dengan puskesmas, Dinas Kesehatan dan RSJ. Pihaknya berkepentingan karena ODGJ kerap terlantar, dan penanganannya perlu berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan.

"Selama ini banyak yang kami tangani, kami rujuk ke Rumah Sakit Jiwa,"‎ katanya.

Selama ini, Fitriansyah mengatakan, pihaknya terkendala pada biaya penanganan dan minimnya sumber daya manusia di lapangan. "Apalagi ada ODGJ yang terlantar, pada saat kami mau rujuk ke rumah sakit, kan biaya berobatnya tidak ada. Kalau dia kurang mampu (dan jelas keluarganya) bisa pakai BPJS. Kalau terlantar yang tidak tahu (keluarganya), ini yang perlu kami koordinasikan lintas sektoral," ucap Fitriansyah. (*)

Let's block ads! (Why?)