HMI Maros: Pemerintah Harus Tindak Tegas Hotel Tak Berlabel ...

Laporan Wartawan Tribun Timur, Ansar Lempe

TRIBUN-TIMUR.COM, MAROS - Sejumlah hotel yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya Maros belum mendapatkan sertifikat halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), mendapatkan aksi protes dari Ketua HMI Butta Salewangang, Misbahuddin Nur, Jumat (13/4/2018).

Hotel yang diduga belum mengantongi label halal seperti Grand Town, Transit, Afiat dan Darma Nusantara serta hotel milik Pemkab di kawasan air terjun Bantimurung.

Misbah meminta kepada pemerintah, untuk menindak tegas manajemen hotel yang menyajikan makanan tanpa label halal.

Makanan yang disajikan, patut dicurigai tidak halal. Padahal, setiap restoran diwajibkan memiliki sertifikat halal.

"Pemerintah harus menindak secara tegas hotel hotel yang tidak memiliki label halal sesuai dengan ketentuan MUI, apalagi melihat Indonesia mayoritas Muslim," kata Misbah.

Warga yang datang hanya memesan makanan, tanpa mengetahui halal atau tidaknya pesanan tersebut.

Dia meminta kepada warga, supaya lebih berhati-hati memesan makanan. Bisa jadi, makanan yang dipesannya, diragukan kehalalannya.

"Tindakan tegas tentu harus dilakukan. Ini demi kepentingan orang banyak. Kasihan warga, harus komsumsi makanan yang diragukan kehalalannya," ujarnya.

Sejumlah hotel yang di Sulsel, termasuk Maros, belum mengantongi sertifikat dapur halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Hingga 10 April 2018, baru dua hotel di Makassar memiliki label halal MUI yakni Aston Makassar dan Pesonna Hotel Makassar.

Di luar Makassar, baru ada satu hotel yang memiliki sertifikat dapur halal yakni Pantan Hotel di Kabupaten Tana Toraja.

Padahal jumlah hotel berbintang maupun nonbintang yang terdaftar di Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulsel, sebanyak 768 hotel.

Sebanyak 329 hotel di antaranya berada di Kota Makassar. (*)

Let's block ads! (Why?)